ACEHAKTUAL.COM | Banda Aceh : Kepala Pelaksana BPBA HT Ahmad Dadek SH mengatakan bahwa para relawan harus disertifikasi dan didaftar untuk diketahui keahlian apa yang dimiliki sehingga pengirim relawan sesuai dengan keahliannya.
Penegasan tersebut dikatakan Dadek saat sosialisasi relawan PB di Aula BPBA, yang diikuti 30 orang peserta dari Forum PRB, PMI, Tagana, IOX, ACT Aceh, ORARI, Rapi, Pramuka, Yayasan Natural Aceh, IOF, IOX. di Banda Aceh, Jumat.(13/7/2018).
Dadek menyarankan agar regulasi relawan ini dibuat oleh Kemendagri, agar kemudian lebih mudah dipedomani oleh pemerintah daerah, dan lebih mudah dalam penganggarannya dalam mendukung kegiatan relawan tersebut.
Menanggapi aplikasi database relawan, Dadek mengatakan, aplikasi ini bagus sehingga bisa dilakukan pendaftaran mandiri, dan juga bisa melihat database relawan yang tersertifikasi.
“Relawan yang tersertifikasi selain dikeluarkan sertifikat, juga harus dibuatkan kartu sebagai tanda pengenal relawan tersertifikasi.” ujar Dadek.
Terakhir Dadek berpesan agar organisasi relawan berdiri sendiri dan tidak dijadikan forum untuk kepentingan politik.
“Saya berharap nantinya organisasi relawan ini tidak dipolitisasi” kata Dadek
Pembekalan relawan tersebut difasilitasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB ini bertujuan untuk menyerap masukan dari relawan pelaku kebencanaan.
Sementara Kasubdit Peran Organisasi Relawan Masyarakat Dit. Pemberdayaan Masyarakat Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB. Wartono mengatakan sosialisasi ini untuk menyerap masukan dari relawan pelaku kebencanaan dari konsep kami terkait relawan.
Wartono juga mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan regulasi mengenai relawan dan juga menyiapkan infrastruktur berupa database relawan PBI.
“Nanti juga kita akan bentuk Desk Relawan, konsepnya adalah kumpulan perwakilan organisasi relawan yang ada di provinsi bersinergi dengan Forum PRB provinsi dikoordinasikan oleh BPBA”. Ujar Wartono.
