ACEHAKTUAL.COM | Banda Aceh,- Setelah pembatalan aksi 2019 Ganti Presiden oleh pihak penyelenggara, menimbulkan reaksi lanjutan. Sebagian warga menyayangkan pembatalan tersebut, meskipun ada juga yang mengaku senang. Pemisahan pendapat ini terjadi karena perbedaan pandangan politik. Pantauan acehaktual.com berdasarkan arus komentar di internet berupa medsos dan berita-berita yang menampilkan ekses dari tidak keluarnya rekomendasi Pemko Banda Aceh atas aksi tersebut.(1/9/2018)
Tuanku Muhammad, tokoh muda Banda Aceh, menyayangkan pembatalan tersebut. Ia mengesankan seperti tidak bebas berpendapat. Seharusnya untuk suasana politik yang aman dan damai, proses politik ini harus dibiarkan mengalir mengikuti arus. Saling hormat menghormati tanpa perlu menghalang-halangi. Jika pro silahkan buat aksi deklarasi sendiri, kalau kontra dilain waktu buat aksi tandingan. Saya fikir damai negeri jika seperti itu; Tuanku Muhammad menerangkan.
Sementara itu Albina, Tokoh dari Sabang, dalam status Facebooknya mengatakan meski sekarang dibatalkan, bukan berarti tidak akan, dia berharap kedepannya akan dibuat dengan lebih apik. “semoga ukeu tapejadeh tapeuget beu lebeh dahsyat lom” sebutnya dalam status facebooknya.
Sementara itu mantan aktivis Forum Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) Delky Nofrizal Qutni juga mengatakan bahwa tidak terbitnya izin tersebut seperti mengkebiri demokrasi. Pemko terkesan tidak membenarkan adanya kegiatan tersebut.
Ada juga netizen yang menyalahkan latar belakang perahu politik pemerintah di tingkat kota yang berada pada satu perahu dengan jokowi, serta berpendapat Pemko Banda Aceh tidak berani bersikap lebih netral terhadap ekses politik. bahkan ada netizen yang menyebutkan kata “meukhot-khot teuot” dalam menggambarkan ketidak beranian ini.
Namun begitu ada juga yang berterimakasih atas sikap Pemko ini. Netizen yang merupakan bagian dari pihak pendukung jokowi banyak yang memuji tindakan pemko yang menolak memberikan rekomendasi dengan alasan menjaga stabilitas kota Banda Aceh.
