DPR Aceh Minta Penjelasan ULP terkait Proyek APBA

Penulis : Fauzan

0
45
azhari Cage Foto : Waspadaaceh.com
ADS_Area

ACEHAKTUAL.COM I Banda Aceh – Ketua Komisi I DPR Aceh, Azhari Cagee kembali meminta Biro Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh terkait sejumlah proyek yang bermasalah.

Azhari menuding, pelaksanaan tender proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019, tidak sesuai dengan hasil perhitungan sementara (HPS) atau tidak sesuai dengan spesifikasi (spek) dinas-dinas teknis.

ADS_IMAGE

Indikasinya, ada beberapa dinas yang paket proyeknya hingga kemarin belum ditender oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Aceh.

“Komisi I yang membawahi bidang pemerintahan, termasuk pengadaan barang dan jasa, sudah dua kali memanggil Kepala ULP ke Komisi I untuk menjelaskan dan mengonfirmasi berbagai hal yang dilaporkan oleh dinas teknis. Namun, katanya, sudah dua kali surat dilayangkan, Kepala ULP masih mangkir alias,” tegas Azhari Cagee, Kamis (13/6/2019).

Kepala ULP Aceh, kata mantan kombantan GAM ini, pihaknya telah dua kali tidak memenuhi panggilan DPR Aceh. Namun, ia berjanji akan melakukan pemanggilan ke tiga kalinya.

“Jika tidak datang juga maka akan kita panggil paksa. Karena ini menyangkut pengawasan tender yang dilakukan ULP, jangan sampai tender yang dilakukan ULP menjadi musibah bagi dinas.” Ujar Azhari Cagee

Atas berbagai persoalan dalam tender proyek, pengaduan dinas teknis, kata Azhari Cagee, bukan hanya ke Komisi I, tapi juga ke komisi-komisi lainnya, termasuk Komisi IV. “Bahwa memang tender yang dilakukan ULP sarat masalah dan kebanyakan tidak sesuai dengan HPS yang dilakukan dinas teknis. Kalau ini terjadi maka bermakna ULP menjeremuskan dinas ke penjara karena yang akan dikerjakan nanti pasti tidak sesuai,” ungkapnya.

Azhari Cagee menilai, tender proyek APBA tahun 2019 ini sarat masalah, tender tidak seusai dengan spesifikasi atau HPS dinas-dinas atau dengan harga terendah. Jika tender tidak sesuai HPS, maka ini sama dengan memasukkan dinas terkait ke penjara.

Dia contohkan, di Dinas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), rekanan yang dimenangkan oleh ULP untuk mengerjakan proyek pembangunan gedung asrama diklat berlantai empat untuk tahap I, justru melakukan beberapa hal yang keliru dalam pengajuan mereka.

Perusahana pertama, katanya, tidak mencantumkan analisis harga bongkaran bangunan gedung mana yang akan dibongkar. Menurutnya, gedung yang akan dibongkar adalah bangunan gedung berstruktur beton bertulang berlantai dua sebanyak empat unit. “Tapi dalam penawaran yang diajukan untuk bongkaran gedung sangat tidak wajar,” kata Azhari.

Selanjutnya, pemenang tender tidak mencantumkan analisis mobilisasi dan demobilisasi alat berat yang digunakan untuk pekerjaan utama gedung, yaitu fondasi tiang pancang.

“Dikhawatirkan, jika banyak tidak sesuai, maka gedung yang dibangun nanti akan bermasalah dan akan terhenti di tengah jalan,” demikian Azhari Cagee. (ADV)

ADS_IMAGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here