Tujuh Hal Yang Terkait MoU dan UUPA Yang Akan Dipersoalkan

Penulis : Fauzan

0
40
ADS_Area

ACEHAKTUAL.COM I Banda Aceh : Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akhirnya membentuk Tim Kajian dan Advokasi MoU Helsinki 2005 dan UUPA Nomor 11 Tahun 2006, Selasa (18/6/2019).

Namun ada 7 point  yang menjadi pertanyaan tingkat  implementasi dan implikasi dari MoU Helsinki dan UUPA 11/2006 selama 13 tahun (2005-2018) dalam kontek perjanjian damai antara Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia.

ADS_IMAGE

Ketujuh hal yang menjadi soal dalam konteks MoU dan UUPA, diantaranya;

  1. Bagaimanakah pemahaman “ kewenangan aceh dalam semua sektor public”…?apa-apa sajakah kewenangan yg dimaksud ?, dan hanya dikecualikan untuk  6 bidang yaitu ; hubungan Luar Negeri, Pertahanan Luar, Keamanan Nasional, Moneter dan Fiscal, Kekuasaan Kehakiman dan Kebebasan beragama.
  • Bagaimana kedudukan Qanun Aceh dalam Hirarki Perundang-undangan RI..? karena Qanun Aceh merupakan aturan pelaksana turunan perintah dari UUPA dalam kedudukan nya dengan Peraturan Pemerintah (PP), Keppres dan Kepmen..? merujuk pada belum disetujuinya Qanun Bendera dan Lambang serta Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi  (KKR) Aceh, serta pengalaman gugatan terhadap UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang lalu ke Mahkamah Konstitusi (MK) . Serta Fungsi dan Kewenangan Kementerian-Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah terhadap Aceh, dalam hubungan Kewenangan/Ke-Khususan yang telah diberikan oleh MoU dan UUPA kepada Aceh ?
  • Pembagian Hasil Sumber Daya Alam dan Mineral antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat serta Regulasinya yang masih bermasalah dan belum konkrit serta transparan, sehingga berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Aceh.
  • Sistem Perpajakan Nasional dan Perizinan yang masih bersifat Sentralistik/terpusat, belum memberikan ruang bagi hasil yang konkrit buat aceh, baik di darat, laut maupun udara, hal ini berdampak langsung pada kemampuan Aceh dalam pelaksanaan dan pengelolaan kewenangannya.
  • Dana Otonomi Khusus buat Aceh dalam UUPA kenapa hanya untuk jangka waktu tertentu..? dan bukan untuk selamanya, logika dan mekanisme apa yang dipakai oleh Pemerintah Pusat untuk masalah ini.
  • Penanganan Korban Konflik dan mantan Kombatan yang merupakan bahagian dari Resolusi Konflik Aceh (MoU Helsinki), melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat kenapa dibiayai oleh APBAceh…?apakah ada verifikasi menyeluruh dari Pemerintah Pusat terhadap soal ini..?
  • Transparansi dalam Pengumpulan dan Pengalokasian Pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Aceh serta Audit dan Verifikasi atas semua kegiatan di Provinsi Aceh, belum terlaksana dan disampaikan hasil-hasilnya oleh Pemerintah Pusat kepada Kepala Pemerintah Aceh.

“Ini sebagainya klausula/komitmen yang ada dalam MoU Helsinki dan UUPA, yang akan menjadi lingkup penilaian Tim Kajian dan Advokasi ini.” demikian Ketua DPRA Aceh Sulaiman.

ADS_IMAGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here