ACEHAKTUAL.COM I Banda Aceh – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian menilai pengalokasian anggaran untuk pengadaan kebutuhan KADIN Aceh dalam APBA P 2019 mencapai nominal Rp 2,8 Milyar dinilai irasional.
Menurutnya, ditengah upaya Pemerintah Aceh mengejar ketertinggalan. Tak tanggung-tanggung, pengadaan kenderaan oprasional hingga kulkas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh pada pos belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
“Kondisi ini menunjukkan ketidakpekaan pemerintah Aceh dalam pengalokasian anggaran,” ujar aktifis 98 ini dalam keterangan pernya, Rabu. (13/11/2019).
Memang kata Alfian, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menyatakan pasca pelantikan pengurus KADIN Aceh periode 2019-2024 adalah bagaimana organisasi ini dapat mendukung kerja-kerja Pemerintah Aceh.
Lembaga yang tempatnya berkumpul para pengusaha Aceh ini, sebut Alfian, poin penting Nova, kepada KADIN terpilih yang agar mengembangkan dunia usaha, memperbaiki angka indikator makro ekonomi,menekan angka kemiskinan kemiskinan, inflasi dan lain-lain.
“Faktanya, jika organisasi ini harus membebankan Anggaran daerah, tentu ini akan menjadi masalah baru dalam upaya mengejar ketertinggalan Aceh,” ungkat Aktifitas Korupsi Aceh.
Lalu, kata Alfian yang menjadi pertanyaan mendasar yaitu, output apa yang ingin dicapai dengan pengalokasian anggaran tersebut kepada KADIN Aceh. Sejatinya, lembaga ini harus menjadi lembaga mandiri yang mampu membiayai oprasional lembaganya sendiri.
“Bukan malah sebaliknya dan ini sangat memalukan dimana selama ini narasi yang di bangun di tingkatan publik “pemberdayaa” ternyata hanya menggrogoti APBA. bukan inovasi atau kreatif yang seharusnya mareka lahirkan,” tambah mantan aktifis kemanusian ini.
Karenya MaTA melihat, proses pembahasan APBA Perubahan 2019 antara Eksekutif dan Legeslatif terkesan tertutup dan sengaja hanya untuk melancarkan alokasi-alokasi anggaran semacam ini dan Maka dari itu.
“MaTA mendesak Pemerintah Aceh secara tegas untuk membatalkan realisasi anggaran dari APBA kepada Kadin Aceh tersebut sehingga rasa keadilan rakyat aceh terjaga,” tegas Alfian.
