Banda Aceh – Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar dan keluarga diancam dibunuh oleh wakil bupatinya, Firdaus. Menurut Shabela, ancaman pembunuhan itu dilontarkan wakilnya saat dia sedang menggelar rapat dengan perwakilan dinas di ruang tamu Pendopo Bupati terkait penanganan virus corona dan bencana banjir pada Rabu (13/5/2020) malam.
“Saya tidak tahu kenapa, saat kami sedang membahas masalah bencana banjir bandang dan Covid-19, tiba-tiba Saudara Firdaus datang dan berteriak dengan kata-kata yang tidak pantas,” katanya, Kamis (14/5/2020).
“Dia (Firdaus) kemudian memanggil kami yang ada di Pendopo dengan sebutan hewan, lalu menantang membunuh saya dan anak saya,” kata Shabela.
Karena menimbulkan kekhawatiran serius, ia berencana melaporkan wakilnya ke polisi. “Siapa yang menerima ada yang datang tidak sopan. Memaki-maki dan merasa bersalah?” kata Shabela. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Firdaus mempersilakan bupati tersebut untuk melaporkannya ke polisi. Dia dengan tegas menyatakan siap menghadapinya.
“Tolong, saya siap pindah. Namun, saya juga akan melaporkan Shabela terkait kasus yang lebih besar dari kasus ini,” kata Firdaus. Firdaus mengatakan, alasannya saat itu karena selama ini diperlukan takdir kedudukan sebagai Wakil Bupati.
“Saya tidak ingat ada yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, ditangguhkan. Namun, saya meluapkan kekesalan saya kepada Bupati, karena tidak pantas disebut wakilnya,” kata Firdaus.
Tak dilibatkan proyek Rp 17 miliar Firdaus mengaku tidak bisa menahan biaya proyek Rp 17 miliar yang harus dibayar pihak ketiga. “Ini kegiatan Dinas Kesehatan dan RSU Datu Beru, tidak ada yang sesuai dengan saya selaku wakilnya. Ini kan tidak layak,” sebut Firdaus.
Selain masalah proyek, ia menghargai Shabela juga ingkar janji terhadap komitmennya saat maju mencalonkan diri sebagai pasangan kepala daerah.
“Kita punya komitmen tertulis dan tidak tertulis saat kita calon sampai saat baru diterbitkan. Saya rasa komitmen tertulis sudah dikeluarkan oleh dirinya (Shabela),” kata Firdaus. “Ada beberapa dinas yang menjadi kewenangannya, ada sekitar dinas. Namun, tidak sesuai kesepakatan,” kata Firdaus. (KOMPAS.com )
