Kajati Baru Di Minta Usut Dugaan Kongkalikong Anggaran Pokir Anggota DPRA

0
415
Kasibun Daulay
ADS_Area

ACEHAKTUAL.COM I Banda Aceh –Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh yang baru di lantik diminta usut dugaan praktik kongkalinkong anggaran dan perencanaan dana aspirasi DPRA.

Demikian kata Pembina dan pengacara pada Gerakan Advokasi Hukum Hak Azasi Manusia – GRAHAM Aceh, Kasibun Daulay, SH dalam keterangan persnya, Kamis (29/5/2020).

ADS_IMAGE

Menurut Kasibun, pergantian pucuk pimpinan di Kejaksaan Tinggi Aceh, dari Irdam kepada bapak Muhammad Yusuf yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, harus mampu memberikan harapan baru terhadap wajah penegakan hukum di Aceh.

Karena itu, praktik kongkalikong anggaran dan perencanaan dana aspirasi atau program kerja (POKIR) Anggota DPR Aceh dari berbagai Fraksi harus dilakukan penindakan dan pengawasan karena selama ini berlangsung tertutup dan tidak transparan,

“Apabila dalam praktiknya ditemukan potensi kerugian negara, adanya delic tindak pidana kasus korupsi, maka azas Equality before the law atau persamaan dihadapan hukum harus benar-benar diperaktekkan,” ujarnya.

Kasibun menilai, penegakan hukum cenderung tidak ideal selama hukum masih tajam ke bawah. “Jangan sampai public Aceh menilai hukum hanya tajam kebawah.

Misalnya, kata Kasibun, ketika kepala desa, yang merupakan instrument terkecil dan terbawah pelayan rakyat  yang melakukan korupsi langsung ditindak ke pengadilan, akan tetapi apabila anggota dewan atau pejabat pemerintahan provinsi yang melakukan tindak pidana kotor tersebut malah dipeti eskan, atau prosesnya dihentikan.

”Aceh memiliki persepsi sendiri terhadap penegakan hukum yang berlaku selama ini. Persepsi itu harus positif untuk memastikan rasa keadilan itu menjadi identitas Aceh di tingkat nasional,” tutup Daulay.

 

ADS_IMAGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here