Dapat Putusan Bebas Azhar Pandopotan Dikembalikan Nama Baiknya

0
177
ADS_Area

ACEHATUAL.COM | Banda Aceh – Putusan pengadilan tipikor pengadilan negeri Banda Aceh terhadap dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Genset di RSUD Kota Langsa sudah dibacakan oleh mejelis hakim pengadilan Tipikor pada pengadilan negeri Banda Aceh, kamis(20 /2/2020).

Dalam amar putusan itu, majelis hakim yang dipimpin ketua majelis DR. Dahlan, SH, MH, didampingi anggota majelis Nani Sukmawati dan Mardefni, meyakini para terdakwa tidak bersalah dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan memerintahkan kepada jaksa Penuntut umum untuk membebaskan para terdakwa dan mengembalikan nama baik serta Harkat dan martabatnya seperti sediakala.

ADS_IMAGE

Pasca putusan bebas itu, langsung saja Jaksa penuntut umum Kejaksaan negeri kota Langsa mengajukan Kasasi ke mahkamah Agung RI. Saat ini putusan kasasi dari mahkamah Agung belum turun.

Sementara itu Advokat Kasibun Daulay, penasehat hukum Azhar Pandopotan Cs, melalui rilisnya mengingatkan agar semua pihak Menghormati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, melalui sidang pengadilan Judex Facti meyakini bahwa Azhar cs tidak bersalah dalam kasus genset Rumah sakit Kota Langsa. Sebelum ada putusan lain maka Azhari Cs harus dianggap bersih dimata hukum, kecuali ada putusan lain yang menyatakan lain.

Namun demikian ada kewajiban bagi semua pihak termasuk jaksa penuntut umum dari Kejaksaan negeri Langsa, harus tetap bersikap sportif dan profesiinal dan menjalankan putusan tersebut, bahwa harkat dan martabatnya harus dikembalikan kepada mereka, termasuk gaji dan honor yang bersangkutan yang kini dipotong ataupun ditunda pembayarannya.

“Jangan sampai ada penghakiman diluar pengadilan, kita semua tetap menghargai proses hukum yang sedang berjalan”, tandas Kasibun Daulay.

Majelis hakim yang diketuai Dr. Dahlan, SH,MH menyebutkan dalam amar putusannya bahwa keempat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah merugikan keuangan negara.

Majelis hakim Menyatakan mengenyampingkan keterangan ahli terkait pengadaan maupun kerugian negara. Fakta persidangan membuktikan bahwa tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dari apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Yang ada adalah keuntungan yang sah yang harus diterima oleh pihak rekanan.

Menurut Kasibun, keterangan ahli dari BPK RI tidak konsisten terkait berapa kerugian negara. BPK RI bingung dan tidak percaya diri atas keterangannya sendiri karena objek pengadaan berupa Genset 500KVA nyata adanya, dalam keadaan baik, proses serah terima sesuai, dan sangat bermanfaat dirasakan oleh masyarakat kota Langsa.  Jadi, jika ada pihak yang mendesak bahkan memprovokasi keadaan dengan tuduhan tertentu, ini sudah offside.

Sementara itu, Advokat Nourman yang didampingi Faisal Qasim, keduanya penasehat hukum para terdakwa, menyayangkan klaim dan opini sesat yang dibangun oleh oknum tertentu yang menyerang harkat dan martabat para terdakwa yang diputus bebas.

“Aneh saja, mereka tidak hadir sidang dan tentunya tidak mendengar sendiri fakta persidangan, tapi mengklaim perbuatan para terdakwa adalah benar sebagai sebuah kejahatan. Ini melanggar asas presumption of innosence. Jika tuduhan ini berlanjut, sepertinya mereka juga harus diperiksa atas dugaan tuduhan palsu atau pencemaran nama baik”. Kata Nourman lagi.

Namun Nourman meminta kepada mereka agar menahan diri. “Kepada saudara Sayed Zahirsyah Almahdaly yang mengirimkan rilis kepada beberapa media dengan tuduhan rendensius, bahwa” birokrasi hukum dan pemerintahan di kota Langsa semakin tidak menentu, dan bahkan kerap mendobrak tatanan hukum yang ada”, ada baiknya menahan diri dari menuduh adanya dugaan permainan di birokrasi hukum.

Nourman mempertanyakan apakah birokrasi hukum dimaksud adalah Kejaksaan negeri kota Langsa? Jika benar, maka Ini adalah tuduhan serius atas nama hukum yang mencoreng nama baik Kejaksaan negeri kota Langsa. ”

Begitupun Nourman meminta kepada pemerintah daerah, termasuk Kejaksaan negeri kita Langsa agar putusan ini dijalankan dengan baik sebelum pada akhirnya dikuatkan atau dibatalkan oleh mahkamah Agung RI.
Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat termasuk mengeluarkan para terdakwa dari rumah tahanan negara itu adalah satu paket. Tafsirannya, Jika mereka dikeluarkan dari rutan, maka pada saat yang sama Hak lain dari mereka juga harus diberikan penuh.

“Segala hak yang melekat pada diri mereka, khususnya terdakwa yang berstatus ASN harus dikembalikan secara penuh. “Perintah mengembalikan nama baik, harkat dan martabat, itulah makna kepatuhan hukum sebenarnya”,Kata nourman lagi.

Sebelumnya diberitakan telah terjadi tindak pidana korupsi pada tender pengadaan mesin genset 500 kva plus instalasi pada RSUD kota Langsa tahun 2016, dengan nilai pagu 1.8 miliar. Yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan hasil investigasi BPK RI sebesar Rp. 269.675.190. Dalam pemeriksaan di ruang persidangan terbukti keempat terdakwa tidak merugikan keuangan negara.

Mereka didampingi oleh tiga pengacara, Kasibun Daulay Sh, Nourman Hidayat Sh, Faisal qasim SH. Ketiga pengacara ini mampu meyakinkan majelis hakim bahwa dugaan kerugian negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan merupakan keuntungan keuntungan yang sah.

ADS_IMAGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here