Kebangkitan Aceh

Penulis adalah Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Besar, Juanda Djamal

0
254
Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Besar, Juanda Djamal
ADS_Area

Peringatan 15 tahun damai 2020, Pangdam Iskandar Muda mengambil inisiatif untuk mengadakan Forum Aspirasi, dimana pesertanya sebagian besar adalah pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Alhamdulillah, saya memiliki kesempatan hadir.

Pangdam Iskandar Muda Mayjen Hasanuddin dan didukung oleh Kapolda Brigjen Pol Wahyu Widada, Forum aspirasi digagas untuk mengumpulkan aspirasi, evaluasi proses perdamaian dan membangun aksi bersama untuk menuntaskan poin-poin perjanjian Helsinki dan UU No.11/2006 yang belum tuntas dikerjakan selama 15 tahun ini.

ADS_IMAGE

Kemudian, paduka yang mulia wali nanggroe, Tgk Malik Mahmud Al haytar, mengharapkan agar semua poin perjanjian Helsinki direalisasikan sesegera mungkin, bendera, dan optimalisasi implementasi UU No.11/2006 penting dijalankan supaya kedaulatan dan kemakmuran Aceh dicapai.

Sedangkan bapak Jusuf Kalla menyampaikan bahwa perdamaian adalah capaian yang berharga, menandatangani perjanjian damai serasa lebih mudah dibandingkan dengan menjalankannya, saat kita jalankan banyan rintangan dan halangan yang kita hadapi. Akan tetapi, jika kita secara terus menerus mengingatkannya maka satu per satu dapat kita selesaikan.

“Saya selalu siap, meskipun tidak lagi menjabat wakil presiden, namun untuk memastikan semua perjanjiaan terlaksana, maka saya komit untuk membantunya”, Kata Jusuf kalla saat menjadi penceramah pada Forum Aspirasi di Kodam Iskandar Muda, 14 Agustus 2020.

Kedaulatan dan Kemakmuran

Penulis yang hadir dalam Forum Aspirasi tersebut juga menyampaikan pandangan bahwa merujuk pada buku yang dituliskan oleh yang mulia Hasan Tiro, pemimpin Gerakan Aceh Merdeka, “Atjeh Bak Mata Donja”, pada BAB VII Keumeurdehkaan dan Keumakmuran.

Menurut Wali Tgk Hasan Tiro, “kemerdekaan adalah dasar kemakmuran, kalau negeri kita tidak merdeka maka kita tidak mungkin mewujudkan kemakmuran itu”.

Menurut hemat penulis, Perjanjian Helsinki yang senlanjutnya dilegalkan dalam hukum Republik Indonesia yaitu UU No.11/2006 adalah capaian daripada perjuangan di periode ini, selanjutnya UU inilah yang menjadi “konstitusi” Aceh dalam melanjutkan perjuangan politik meraih Acehnese National Interest sebagaimana sudah digagas oleh wali nangroe. Hanya saja, selama 15 tahun ini kita belum dapat merumuskan kerangka strategis Acehnese National Interest yang menjadi panduan pergerakan kita di era kekinian, tentunya sesuai dengan kerangka legal UU No.11/2006.

Selama ini, pergerakan diplomasi Aceh-jakarta tidak terkelola dengan baik, kita kurang dapat menghimpun kekuatan politik Aceh. Seolah-olah perjuangan politik Aceh hanya dipundak KPA atau PA, padahal semua fraksi yang ada di DPRA mau[un DPRK itu adalah kekuatan politik Aceh. Meskipun kita pahami, bahwa partai politik nasional memiliki kebijakan partai ditingkat pusat, akan tetapi mereka harus menyadari bahwa buah hasil perjuangan ini akan dinikmati bersama.

Kita semestinya berterima kasih pada hasil perjuangan Gerakan Aceh Merdeka, perjuangan bersenjata tersebut telah menghantarkan Aceh duduk berunding dengan Jakarta dan akhirnya Jakarta memutuskan Aceh memiliki kewewenangan yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia, memiliki dana otonomi khusus, dana perimbangan dan bagi hasil pengelolaan SDA yang lebih adil dibandingkan selama rezim Suharto.

Namun demikian, kita memiliki tantangan dalam mengimplementasikan MoU Helsinki maupun UU No.11/2006 sebagaimana disampaikan oleh Jusuf Kalla dalam Forum Aspirasi Kodam Iskandar Muda kemarin.

Menarik, ketika halangan dan rintangan, mulai direspon positif oleh pihak TNI dan Polri, utamanya komitmen pak Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh untuk mendukung agar terealisasikan poin-poin MoU maupun UU No.11/2006. Tentunya, gerakan dan aksi bersama ini disambut positif oleh Mualem, ketua KPA, bahwa “semangat kebersamaan perlu dibina, damai ini ibarat pohon, maka harus dirawat, disirami, dan diberikan pupuk agar tumbuh besar dan memberikan kemakmuran bagi orang sekitarnya”.

Maka, rintangan, halangan dan ancaman “relaps of conflict” adalah memastikan optimalisasi implementasi UU No.11/2006, pemerintah Jakarta harus dapat menjadikan UU ini sebagai “konstitusi” terwujudnya kedaulatan Aceh, karena kedaulatan ini dapat menuju pada kemakmuran.

Untuk itu, perlu kita kaji kembali poin MoU yang belum terealisasi namun tidak masuk dalam UU No.11/2006 dan poin-poin UU No.11/2006 yang masih membelenggu terhadap kewenangan Aceh. Sejumlah poin MoU Helsinki seperti poin 1.1.3, poin 1.1.4, poin 1.1.5, poin 1.3.1, poin 1.4.3, poin 1.3.8, serta alokasi tanah pertanian dan pembentukan komisi bersama penyelesaian klaim.

Sedangkan UU No.11/2006 tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh, dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,

Moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama. Pasal ini berbeda sebagaimana yang dimaksudkan dalam MoU Helsinki poin 1.1.2.a dimana kewenangan sektor publik seluruhnya ada ditangan pemerintah Aceh kecuali enam sektor. Pada pasal 7 UU No.11/2006 kewenangan sektor publik dikunci dengan urusan pemerintahan yang bersifat nasional, dimana urusan bersifat nasional ditegaskan lagi pada pasal 11 (1) Pemerintah menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. Inilah yang membelenggu kewenangan “kedaulatan Aceh” selama ini, sehingga implementasi UU No.11/2006 selalu saja bertabrakan dengan regulasio nasional dan bahkan peraturan-peraturan teknis yang ditetapakn setingkat mentri sekalipun, termasuk perdebatan bendera dan lainnya. Sehingga gubernur, bupati, dan seluruh perangkat aparatur pemerintahan harus menjalankan tata kelola pemerintahan mengikuti peraturan-peraturan teknis yang ditetapkan oleh Jakarta.

Untuk memperjelas kembali pembagian kewenangan ini, maka perlu ada diplomasi baru Aceh-Jakarta, komunikasi politik ini tidak bisa dijalankan secara parsial, akan tetapi perlu langkah bersama. Bukan hanya tanggung jawab KPA/PA melainkan semua elemen politik Aceh, dan bahkan pemerintah Aceh sekalipun.

Alhamdulillah pada forum aspirasi kemarin, 14 Agustus 2020, Pangdam dan Kapolda pun akan ikut serta dalam membuka komunikasi yang sumbat selama ini menjadi terbuka.

Terima kasih pak Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh, serta didukung penuh oleh pak Jusuf Kalla di Jakarta. Langkah diplomasi baru mesti kita bangun, karena UU No.11/2006 “lemah ataupun kuat” adalah kanal legal diplomasi Aceh di masa depan.

Kemakmuran Aceh hanya dapat diwujudkan ketika Jakarta menjadikan UU No.11/2006 sebagai legal formal atas kedaulatan Aceh. Maka “kebangkitan Aceh” yang disuarakan oleh Pangdam Iskandar Mudan dan Kapolda dapat kita dukung bersama demi terwujudnya kemandiriaan dan kemakmuran Aceh di masa depan.

ADS_IMAGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here