PEREMPUAN DALAM PEMERINTAHAN ACEH

Penulis : Yenni Sri Wahyuni ( Dosen Syariah UIN Ar Raniry

0
78
ADS_Area

ACEHAKTUAL.COM | Banda Aceh,- Adat bak Poteu Meureuhôm, Hukôm bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana. Hadih maja tersebut dapat diartikan bahwa adat di atur oleh Poteu Meureuhôm, hukum diatur oleh syiah kuala, qanun diatur oleh putro phang dan reusam diatur oleh laksamana.

Makna “adat” disini diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atau pemegang kekuasaan tertinggi yaitu seorang “Poteu Meureuhôm” raja yang telah tiada tetapi dialah pemegang kekuasaan dengan aturan yang kemudian terus diikuti setelahnya karena dianggap baik.

ADS_IMAGE

Hukôm atau hukum disini dapat diartikan sebagai adat “tunah” yang berasal dari hukum Allah yang kemudian harus diterangkan dalam bentuk fikih oleh seorang ulama yang mempunyai ilmu tentang hal tersebut yang kemudian terkenal dengan Syiah Kuala yang merupakan Syekh Abdurrauf As Singkily yang pernah berada dalam pemerintahan dan menjadi tempat digodoknya hukum tuhan menjadi hukum “tunah”.

Putro Phang adalah seorang permaisuri raja, simbol perempun bijaksana, dinisbahkan sebagai kepala legislatif karena berjasa dalam pembentukan parlemen. Selanjutnya “Reusam” yang dapat diartikan sebagai kebiasaan protokoler juga dipercayakan kepada perempuan yaitu laksamana Malahayati yang sangat terkenal sebagai komandan angkatan laut pasukan inong bale

Hadih maja di atas merupakan kejadian yang pernah terjadi dalam sejarah kejayaan Aceh. Pembagian kekuasaan di dalamnya membuktikan adanya pemisahan kekuasaan yang sangat jelas dan tidak tumpang tindih. Selain itu, dua perempuan dalam lembaga tinggi kerajaan tersebut menunjukan moderatnya Aceh saat itu.

Hadirnya perempuan dalam lingkaran kekuasaan bukan sebuah pemaksaan dari munculnya peraturan akibat diskriminasi perempuan, tetapi adanya penghormatan akan perempuan dalam masyarakat Aceh sehingga memberikan peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi dirinya sendiri sesuai keinginanya, tumbuh dan berkembang dengan bakat yang dimiliki.

Selain hadih maja tersebut,  perempuan dalam pemerintahan Aceh juga dibuktikan dengan beberapa ratu yang pernah memimpin kerajaan. Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah, Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah, Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah dan Sultanah Kamalatuddin Syah, empat nama yang pernah duduk di singgasana eksekutif Aceh.

Bisa jadi tampuk kekuasaan mereka diwarnai pro dan kontra, tetapi fakta sejarah mereka pernah ada, berdaulat dan diterima oleh rakyat Aceh pada masa itu, bahkan sampai saat ini kita bangga perempuan pernah ada dalam pemerintahan, sehingga mahsyurlah nama Aceh sebagai daerah moderat yang tak kalah dengan kerajaan Inggris dimasa lalu.

Era demokrasi saat ini membutuhkan partisipasi seluruh rakyat untuk berkiprah dalam pemerintahan. Perempuan bahkan diberikan kuota khusus dengan memaksa tiga puluh persen harus punya nama dalam daftar pilih setiap partai untuk legislatif. Sedihnya nama perempuan hanya kewajiban mengikuti pesta. Setelah pesta usai tinggal dua atau tiga nama yang ikut dalam serah terima jabatan di parlemen.

Jabatan eksekutif pun demikian, sejak pemilihan kepala daerah secara langsung belum ada satu nama perempuan pun yang duduk di tampuk kekuasan tertinggi dari hasil demokrasi. Mengapa demikian, kemana perginya perempuan Aceh?. Mereka ada, akan tetapi masyarakat belum memberikan kepercayaan kepada srikandi-srikandi tersebut untuk berkiprah dan dikenal dalam sejarah.

Mungkin perlu pembuktian terlebih dahulu bagi perempuan-perempuan yang beruntung berada dalam pemerintahan dan parlemen. Khususnya untuk menunjukkan baktinya kepada masyarakat, sehingga keberadaanya terasa untuk rakyat dan bukan hanya menjadi pemanis waktu rapat.

 

 

ADS_IMAGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here