Jakarta – Profesor dari Australian National University, Greg Fealy, tiba-tiba menjadi perbincangan karena tulisannya yang berisi tudingan soal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) anti-Islam. Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Saadi, menepis mentah-mentah tudingan tersebut.
Greg menuangkan tulisannya di East Asia Forum pada 27 September 2020. Artikel di situs East Asia Forum ini diambil dari makalah terbaru Greg yang berjudul, ‘Jokowi in the COVID-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and Over-Bearing State’ yang akan terbit di Bulletin of Indonesian Economic Studies dan dimuat dalam ANU Indonesia Update 2020.
“Selama empat tahun terakhir, pemerintah Presiden Indonesia Joko ‘Jokowi’ Widodo telah melakukan kampanye penindasan terpadu dan sistematis terhadap kaum Islamis. Ini mungkin kabar baik bagi mitra barat Indonesia, terutama Australia, di mana survei-survei berulang kali menunjukkan bahwa banyak orang takut akan meningkatnya konservatisme dan militansi Islam Indonesia,” tulis Greg dalam artikel itu
Greg menuding Presiden Jokowi telah melakukan kampanye penindasan terhadap kaum Islamis. Selain itu, dia juga menyebut Australia dan negara lain harus prihatin akan kondisi tersebut.
“Karena hal itu mengikis hak asasi manusia, merusak nilai-nilai demokrasi, dan dapat menyebabkan reaksi radikal terhadap apa yang dilihat sebagai antipati negara berkembang terhadap Islam,” tulis Greg.
Wamenag Zainut Tauhid angkat bicara mengenai tulisan tersebut. Dia menyoroti penggunaan istilah yang digunakan oleh Greg.
“Penggunaan istilah ‘Islamis’ oleh Greg Fearly keliru atau kurang tepat. Apalagi mencontohkannya dengan celana cingkrang dan cadar. Pemerintah mendukung penuh segala bentuk aktivitas umat beragama yang mengarah pada penguatan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai-nilai agamanya. Tidak hanya Islam, tapi semua agama,” terang Wamenag Zainut dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2020).
Zainut juga menegaskan Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Indonesia, kata Zainut, adalah negara yang masyarakatnya religius. Karena itu, nilai dan ekspresi keberagamaan sangat mewarnai relasi antara agama dan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Hal itu tidak mungkin dibatasi, apalagi diingkari dan direpresi,” jelasnya.
“Upaya meningkatkan kehidupan keagamaan justru terus dilakukan oleh negara melalui Kementerian Agama yang bersinergi dengan ormas, majelis, dan lembaga keagamaan.” lanjutnya.
Wamenag mengatakan, di era globalisasi, Indonesia dan negara lain menghadapi tantangan infiltrasi paham transnasional, baik dalam bentuk liberalisme, sekularisme, maupun ekstremisme. Infiltrasi nilai-nilai yang berpotensi merusak tatanan kemasyarakatan Indonesia yang religius inilah yang perlu diantisipasi.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah penguatan toleransi dan pengarusutamaan moderasi beragama.
“Jadi bukan Islamisme. Yang kita mitigasi dan antisipasi adalah berkembangnya paham dengan tiga karakter, yaitu: Anti-Pancasila dan NKRI, ekstrem dan anarkis sehingga sampai menistakan nilai-nilai kemanusiaan, serta intoleran, terjebak pada klaim kebenaran dan fanatisme kelompok,” jelas Zainut.
“Pendekatan yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penilaian Greg Fearly terkait tindakan represif jelas tidak tepat,” sambungnya.
Zainut menambahkan kerukunan umat beragama di Indonesia yang harus terus dirawat, dijaga, dan ditingkatkan. Hasil survei Balitbang-Diklat Kemenag, sejak 2015 hingga 2019, angka rata-rata indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) selalu berada di atas angka 70 atau pada kategori tinggi. Indeks KUB tahun 2019 ada pada angka 73,83.
“Indeks ini memperlihatkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia adalah baik, dan itu yang terus dijaga pemerintah dan masyarakat,” ucap Zainut.
Tak hanya Wamenag, PKS juga ikut merespons pandangan Greg Fealy. PKS menilai Jokowi tidak anti-Islam, tapi punya sejumlah catatan.
“(Jokowi) tidak anti-Islam, tapi ada catatan. Kehidupan berislam di Indonesia baik menurut saya. Tapi bahwa indeks demokrasi punya catatan, iya,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (29/9).
Catatan yang dimaksud Mardani antara lain terkait dengan respons terhadap pelaporan dari umat Islam. Menurut Mardani, ada kesan tidak adil yang timbul saat salah satu kelompok umat lebih diutamakan dari kelompok umat yang lain.
“Perlakuan adil saat ada aduan dari mana pun mestinya diproses dengan efisien. Kesan yang timbul jika aduan pada beberapa figur umat segera diproses, tapi aduan dari umat tidak diproses dengan efisiensi yang sama. Kesan yang timbul, kalau kelompok Islam ada laporan, langsung diproses, tapi laporan ke beberapa personal atau web yang dianggap menyerang ulama tidak diproses,” ujar Mardani.
Sementara itu, PKB Ketua DPP PKB Marwan Dasopang membeberkan sejumlah keputusan Jokowi yang dapat menepis tudingan Greg.
“Kalau ada komentar tentang sikap Pak Jokowi, apakah di awal pemerintahan atau di akhir pemerintahan yang menurut pandangan beliau memusuhi Islam, saya pikir mungkin salah, ya, atau dia terlalu jauh memandang Pak Jokowi,” kata Marwan kepada wartawan di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).
Menurut Marwan, Jokowi telah memberikan ruang begitu besar terhadap Islam. Salah satu buktinya, sebut dia, adalah penetapan Hari Santri.
“Katakan ditetapkan menjadi Hari Santri 22 Oktober. Itu sejarah panjang yang sudah diperjuangkan para pejuang muslim. Lanjut keberadaan UU Pesantren. Itu bagian dari memasukkan secara formal di dalam negara dan pemerintahan. Nah, dari sisi mana dia
Bukan hanya soal Hari Santri dan UU Pesantren. Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana DPP PKB itu juga menyinggung soal alokasi anggaran penanganan virus Corona untuk pesantren.
“Nah, di hari-hari pandemi seperti ini, secara khusus di luar anggaran Kementerian Agama bahwa ditetapkan perhatian secara khusus kepada pesantren Rp 2,7 triliun. Itu semua bagian dari perhatian terhadap Islam,” ucap Marwan.(detik.com)
