DPRA Bentuk Tim Kawal UU Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat

0
73
ADS_Area

ACEHAKTUAL.COM I Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh dan aparat hukum sepakat membentuk tim untuk mengawal kawal aturan dan penegakan hukum bagi pelaku kejahatan seksual dan fisik terhadap perempuan dan anak, Selasa (17/11/2020).

Kesepakatan itu, setelah DPRA melakukan rapat bersama dengan intansi terkait. DPRA di hadiri Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin, S.Sos, M.S.P, Ketua Komisi I DPR Aceh, Tgk. Muhammad Yunus M. Yusuf dan sejumlah anggota komisi I lainnya.

ADS_IMAGE

Safaruddin dalam sambutannya mengatakan menaruh harapan besar  terhadap pembentukan Tim Kecil ini, dimana melibatkan semua unsur dari beragam instansi demi menjaga Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Qanun Jinayat.

“Kita komit, Syariat Islam menjadi jalan hidup dan aturan yang berlaku di Aceh dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual harus dimaksimalkan,”ujar Safaruddin.

Sementara Asisten I Sekda. Aceh, Dr. Jafar, SH, M.Hum dalam rapat tersersebut menyebutkan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diklasifikasikan dalam beberapa aspek.

Pertama, aspek hukum dimana apakah hukum nasional maupun qanun sudah maksimal? Karena ada dipertentangkan dalam penggunaan pasal  dan ini perlu pengkajian lebih lanjut.

Kedua, Aspek kelembagaan atau aparatur, dimana yang terlibat dalam perlindungan anak dan perempuan apakah sudah efektif dari sisi lembaga ataupun aparaturnya.

Ketiga aspek budaya hukum masyarakat, dimana partisipasi dan kepatuhan masyarakat karena kalau tidak patuh akan sulit penegakan hukum dan perlunya sosialisasi dan kerja keras agar bila terjadi pelanggaran dapat dilaporkan ke aparat penegak hukum.

“Terakhir, aspek sarana dan prasarana, dimana apakah sarana dan prasarana sudah ada jangan-jangan belum ada,” ujar Jafar.

Sementara anggota Komisi I DPR Aceh Bardan Sahidi, menegaskan keberadaan kondisi sekarang bahwa kejahatan terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Kejahatan ini extra ordinary crime dan penanganannya harus extra ordinary Tim ini perlu diformalkan agar lebih efektif dan bisa jadi di bentuk gugus tugas.

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M. Hum menambahkan bahwa karena kita akan membentuk Tim kecil dan diformalkan.

“maka perlu kita bahas lebih lanjut, akan tetapi tim ini bagus dibentuk namun jangan seolah-olah qanun jinayat tidak bagus,”tambah Alidar.

Elfiana, SH, M.Si Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Aceh, menegaskan bahwa sangat sepakat dan saat menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan ini sangat miris  dan si korban selalu dikesampingkan.

“Saya sepakat dengan Kadis Syariat Islam dan kalau penerapan hukum berawal dari Penyidik,”

“Bukan kita tidak senang dengan qanun namun kalau untuk kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan kita jatuhi hukuman penjara, “tegas Elfina.

Aulianda Wafisa dari LBH Banda Aceh menambahkan terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang sudah direvisi berkali-kali kenapa tidak digunakan dan kami memberanikan diri untuk menjelaskan terkait dua pasal yang mengatur terhadap kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang revisi ketiga bisa di hukum maksimal dan sampai kebiri.

“Apabila kami dilibatkan atau tidak dan kami mengharapkan agar tim mengkaji Undang-Undang Perlindungan Anak dan perlu di ingat bahwa ini sebuah kebijakan yang baik dan kita harus tunduk kepada UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,”jelasnya.

Sekretaris Komisi I DPR Aceh, Saiful Bahri menyebutkan pembentukan tim ini penting dan arahnya adalah pembentukan tim kecil dan harus melibatkan semua unsur.

“Tim kecil nanti kita bahas saja mengenai tembak mati satu atau dua orang bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak biar takut karena tidak jera-jera, “pangkas Saiful Bahri yang merupakan mantan kombatan GAM.

Terakhir Ketua Komisi I DPR Aceh Tgk. Muhammad Yunus M. Yunus  menegaskan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak ada salah dan yang salah cara penerapannya dan nantinya perlu ada aktion plan dari tim kecil.

 

ADS_IMAGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here