ACEHAKTUAL.COM I Banda Aceh – Ketua DPRA H. Dahlan Jamaluddin, S.IP berharap arah kebijakan belanja tahun anggaran 2021 dapat mempercepat pemulihan ekonomi.
Kemudian dengan fokus belanja pada peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, Pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jarring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM.
Hal tersebut di katakan Dahlan dalam Pembukaan Masa Persidangan DPR Aceh tahun 2020 (Penyampaian Nota Keuangan RAPBA Tahun Anggaran 2021) Rabu, (25/11/2020)
“Harapan kami sesuai dengan sinergitas program pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional tahun 2021,ujarnya.
Menurut Politisi Partai Aceh (PA) ini, arah kebijakan ini ada kaitannnya dengan visi-misi Aceh hebat, yang telah dituangkan dalam RPJM Aceh tahun 2017-2022.
Selain itu, Dahlan berharap Pemerintah Aceh bersinergi dengan pemerintah pusat dengan arah kebijakan fiskal percepatan pemulihan sosial ekonomi penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap dengan uraian reformasi pendapatan, recovery serta reformasi belanja.
Pada bagian lain Dahlah mengatakan, pagu akhir yang disepakati antara eksekutif dan legislatif terkait besarnya anggaran. Belanja untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 16.990.469.972.136.
“Harapan kita dengan jumlah anggaran sedemikian besar, semoga arah kebijakan pembangunan Aceh di tahun Keempat (tahun 2021) sebagaimana telah disepakati dalam RPJM Aceh tahun 2017-2022, dapat memastikan kesinambungan pembangunan,”harapnya.
Selanjutnya, tambahnya, kebijakan pembangunan Aceh harus lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
Disamping itu, penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti penurunan angka kemiskinan, kemudahan akses kesehatan, pengurangan kesenjangan antara wilayah, peningkatan ketahanan pangan dan energi, penguatan dinul Islam, peningkatan investasi, pertumbuhan industri kreatif, optimalisasi SDM, mitigasi bencana, reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian, harus menunjukan hasil nyata di Lapangan sehingga dapat dirasakan masyarakat.
Demikian juga, kata Dahlan, pertumbuhan ekonomi makro yang menjadi unggulan dalam menghadapi pandemi covid-19, harus terus diberdayakan. Pentingnya stabilitas ekonomi mengharuskan pemerintah Aceh untuk menciptakan dan menjaga kestabilan ekonomi dengan memantapkan kebijakan bidang ekonomi makro.
“Ini dapat dapat digunakan untuk menentukan arah-arah kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, masalah tenaga kerja atau menyeimbangkan neraca pendapatan,”jelasnya.(parlementaria)
