Ketua DPRA : Angka Kemiskinan Terus Meningkat, Aceh Nomor Dua Terendah di Sumatera

0
1065
Rapat paripurna DPR Aceh dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPR Aceh terhadap rancangan Qanun Aceh tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2021, Jumat (27/11/2021). Foto : Fauzan
ADS_Area

ACEHAKTUAL.COM I Banda Aceh – Ketua DPRA Aceh H. Dahlan Jamaluddin mengatakan angkat kemiskinan di Aceh masih meningkat malah lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

“Aceh masih jauh tertinggal dibandingkan dengan angka kemiskinan rata-rata nasional yang hanya 9,8 persen,” kata Dahlan dalam rapat paripurna DPR Aceh dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPR Aceh terhadap rancangan Qanun Aceh tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2021, Jumat (27/11/2021).

ADS_IMAGE

Menurut Dahlan, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, saat ini angka pengangguran di Aceh mencapai 136 ribu orang atau 5,42 persen, Aceh berada pada posisi terendah nomor dua di sumatera dalam persoalan angka kemiskinan dan angka pengangguran.

Ditambahkan Politisi Partai Aceh ini, indeks pembangunan manusia (IPM) di Aceh masih rendah dibandingkan dengan rata-rata ipm nasional. Laporan BPS tahun 2020, menyebutkan kesenjangan pembangunan manusia antar Kabupaten dan kota masih tinggi di Aceh.

“Jumlah penduduk miskin juga masih sangat tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di indonesia. Saat Ini, penduduk miskin di Aceh berjumlah 815 ribu orang atau 14,99 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang berjumlah 810 ribu orang,” sebutnya.

Anggaran pendapatan dan belanja aceh ini harus Menjawab persoalan-persoalan yang saat ini masih Dialami oleh kita bersama. Anggaran yang jumlahnya 16 Triliun lebih harus dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“ Karena dalam penggunaannya, anggaran pendapatan dan belanja Aceh ini harus betul-betul dilaksanakan dengan benar. Selain memenuhi aspek administrasi, pelaksanaan program pemerintah Aceh harus menjaga kualitas mutu dan tepat sasaran,” harpanya.

Ditambahkan, filosofi dan keberadaan APBA yaitu untuk dapat mengetahui perkembangan pembangunan dalam politik,Ekonomi, sosial, dan budaya.

Karenanya, kat Dahlan, anggaran merupakan arah dan petunjuk untuk melaksanakan pembangunan Aceh dalam satu tahun mendatang telah direncanakan.

“Dengan adanya APBA kita memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran, apa saja yang harus dikeluarkan dalam satu tahun anggaran,”katanya mengingatkan.

Sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja Aceh adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

“Dimana dalam penyusunannya haruslah disetujui bersama antara DPR Aceh dan gubernur Aceh, kemudian disampaikan kepada menteri dalam negeri untuk dilakukan evaluasi,”jelasnya.(parlementaria)

 

ADS_IMAGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here