Wakil Ketua DPRA : Industri Aceh Harus Mampu Mengolah Bahan Mentah

0
265
ADS_Area

ACEHALTUAL.COM I Banda Aceh – Wakil Ketua DPR Aceh H. Dalimi, SE.AK berharap industri atau perusahan di Aceh dapat mengolah bahan baku menjadi bahan jadi dan siap di ekspor ke luar.

Hal tersebut di katakan Dalimi dalam kata sambutannya saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh Tahun 2020-2040 yang di bacakan Ketua pansus Sulaiman, SE, Jumat (11/12/2020) di Gedung Utama DPRA.

ADS_IMAGE

“Sebagaimana kita ketahui bersama, sektor industri di Aceh masih sangat kurang kehadirannya. Padahal hasil alam yang melimpah ruah, sudah sepantasnya diolah langsung di Aceh tanpa harus di bawa keluar daerah bahkan di ekspor dalam bentuk bahan mentah,” ujarnya.,

Karena itu Dalimi, berharap kehadiran usaha industri atau perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi untuk mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perekayasaan industri.

“Secara global, peran sektor industri dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat cukup kuat. Hal ini disebabkan karena Keterkaitan sektor industri terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.”  harapnya.

Dalimi menambhakan, hubungan erat yang mengikat perusahaan-perusahaan dan industri tertentu secara bersama dalam beragam aspek Perilaku umum, seperti misalnya lokasi geografis, sumbersumber inovasi, pemasok dan faktor produksi bersama, dan Lainnya membentuk suatu klaster industri di Aceh seperti Yang sudah dicanangkan di kawasan ladong Aceh besar.

Peran pemerintah, tambahnya,  sangat penting dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan.

“Khusus untuk Aceh juga Termaktub dalam ketentuan pasal 16 ayat (3) undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, yang Menetapkan bahwa “urusan pemerintahan Aceh yang bersifat Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh”.

“Sesuai dengan pemaparan visi dan misi Pemerintah Aceh yang dikutip dari buku RPJM Aceh, maka visi pembangunan industri Aceh adalah “Aceh menjadi industri manufaktur yang mandiri, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan,”sebutnya.

Untuk mewujudkan pembangunan industri Aceh yang maju, dibutuhkan penguatan struktur industri yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien.

“Kita berharap dengan terus berkembangnya sektor industri di Aceh akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Aceh,” harapnya.

Hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat memberikan kepastian dalam berusaha, persaingan usaha yang sehat, serta tidak adanya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan.

 

ADS_IMAGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here