ACEHAKTUAL.COM I Banda Aceh – Rencana Pemerintah Aceh membeli pesawat model N-219 dari Dirut PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Elfien Goentoro, di Aula Gedung BJ Habibie, Jakarta, Senin, (28/12/2020) menui kritik tajam.
Pesanan pesawat Model pesawat N-219 diterima Sekda Aceh Taqwallah mewakili Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT. Penyerahan model Pesawat N-219 kepada Pemerintah Aceh itu terkait framework agreement rencana pembelian pesawat N-219, yang ditandatangani Gubernur Irwandi Yusuf di sela-sela Singapore Airshow, pada 7 Februari 2018, lalu.
Selanjutnya, framework agreement tersebut diperbaharui dan ditandatangani Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah, MT bersama PTDI di Bandung, pada 9 Desember 2019.
PTDI sendiri dapat menyerahkan model N-219 kepada Pemerintah Aceh setelah menerima type certificate pesawat berkapasitas 19 tempat duduk itu dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan, pada 27 Desember 2020
Sebagaimana di kutip detik.com. disebutkan Ombudsman Perwakilan Aceh mengkritik pembelian pesawat tersebut. Karena, saat ini angka kemiskinan di Tanah Rencong masih sangat tinggi.
“Pembelian pesawat tersebut menurut saya adalah sesuatu yang kontraproduktif dengan fakta yang ada. Angka kemiskinan Aceh masih nomor satu di Sumatera,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Taqwaddin kepada wartawan, Rabu (11/12).
Kritik juga datang dari Anggota DPR Aceh Bardan Sahidi. Pembelian pesawat itu disebut belum pernah dibahas dengan pihak legislatif.
“Masyarakat Aceh belum butuh pesawat sekarang. Sekarang yang dibutuhkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Aceh, pemenuhan kebutuhan dasar, penurunan angka stunting dan gizi buruk. Itu dia yang dibutuhkan masyarakat Aceh,” kata Bardan, Rabu (11/12).
LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) juga menolak rencana Pemprov Aceh memesan empat unit pesawat itu. Tanah Rencong punya pengalaman buruk dalam hal pembelian burung besi.
Sebelumnya, Pemprov Aceh memesan empat unit pesawat Nurtanio (N219) produksi PT DI. Empat unit pesawat tersebut ditargetkan bisa mengudara pada 2022.
Nova mengatakan pemerintah Aceh membutuhkan pesawat perintis untuk memperbanyak sarana transportasi udara antar-pulau. Saat ini, penerbangan udara di Aceh masih minim.
“Saat ini Aceh hanya punya lima bandara (perintis) yang mana dalam satu pekan frekuensinya hanya dua penerbangan. Kita ingin meningkatkan itu, sehingga konektivitas antar-wilayah jadi prioritas,” kata Nova di sela-sela MoU di kantor PTDI, Bandung, Senin (9/12/2020).
