Habib Aboe: Empat PR Komjen LSP Jadi Kapolri

0
143
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboebakar Al-Habsyi. (Donny/PKSFoto)
ADS_Area

Jakarta- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al-Habsyi memberikan selamat atas diusulkannya Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai calon Kapolri dan telah menyelesaikan uji kepatutan di Komisi III DPR RI, Rabu (20/01/2021) kemarin.

Habib Aboe mengatakan, setidaknya ada empat pekerjaan rumah yang menunggu LSP saat nanti menjadi Kapolri baru. Pertama, melanjutkan reformasi di Kepolisian. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan performa institusi Polri dalam menjalankan tugasnya.

ADS_IMAGE

Secara khusus reformasi ini perlu menguatkan independensi Polri. Menurut Habib Aboe Bakar, hal tersebut untuk menjawab persoalan yang disampaikan salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, yang menyatakan bahwa banyaknya faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera sehingga Pimpinan Polri tidak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya.

“Artinya, ada dua hal yang saling terkait, yaitu independensi dan soliditas. Sepanjang institusi bekerja tegak lurus menjalankan tugas secara independent, maka soliditas korps akan bisa terjaga dengan baik. Sebaliknya jika ada yang tengak-tengok, maka masing-masing personel akan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga tidak ada lagi soliditas di korps Polri,” kata Habib Aboe Bakar, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Kedua, adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri. Kepercayaan publik terhadap Polri menurut Habib Aboe Bakar, menjadi salah satu isu penting yang perlu mendapat atensi Kapolri terpilih. Mengingat tahun lalu banyak sekali kejadian yang membuat publik heran.

Misalkan saja, bagaimana mungkin dokumen surat bebas COVID-19 untuk Djoko Tjandra yang seorang DPO ternyata diterbitkan oleh Pusdokkes Polri. Ada lagi surat jalan yang dikeluarkan oleh Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri untuk Djoko Soegiarto Tjandra.

“Tentunya, kejadian-kejadian yang demikian membuat publik merasa pesimis dengan semangat reformasi polri maupun profesionalisme Polri. Dampaknya pasti akan menurunkan public trust, karenanya hal ini perlu diperbaiki oleh Komjend LSP,” tutur legistalor asal Kalimantan Selatan ini.

PR Ketiga adalah sebagai Kapolri terpilih nanti, LSP harus bisa membuktikan bahwa Polri memiliki hubungan hangat dengan seluruh komponen bangsa. Karena akhir-akhir ini sebagian pihak menilai bahwa Polri kurang dekat bahkan sebagian lagi menilai Polri kerap tajam terhadap umat Islam.

“Jika kita lihat selama umat Islam cukup dewasa menghadapi perbedaan keyakinan. Terbukti umat Islam tidak menyoal latar belakang agama dari Kapolri terpilih. Tentu ini menunjukkan kualitas kedewasaan sikap dalam pluralisme bangsa ini. Artinya, selama ini kelompok-kelompok Islam sebenarnya tidak pernah meributkan faktor keagamanan seseorang, dan mereka sangat menghormati perbedaan keyakinan dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika,” ujar Sekjen PKS ini.

Keempat atau yang terakhir, Kapolri terpilih perlu menjamin bahwa tugas Polri dilaksanakan secara profesional dengan menggunakan pendekatan yang humanis. Sebagai catatan bahwa tahun 2020 KontraS menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020. Dari peristiwa itu, 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas. Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya extra judicial killing di KM 54 pada bulan Desember 2020 lalu.

“Situasi ini membuat kita sebagai anggota Komisi III yang menjadi mitra Polri selama ini banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyakat soal isu-isu demikian, misalkan kenapa penanganan demo kok represif? Kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti? Kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang?” papar Habib Aboe Bakar.

Lebih lanjut Habib Aboebakar mengungkapkan, karena hal tersebut pihaknya juga kerap merasa kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat. Oleh karenanya, untuk selanjutnya pendekatan yang profesional dan humanis oleh Polri perlu lebih dikedepankan.

“Sehingga Polri melindungi dan mengayomi akan semakin dirasakan masyarakat,” pungkas Habib Aboebakar.

ADS_IMAGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here