Agar Bebas Termiskin di Sumatera, Ketua Komisi II DPR Aceh : Fokus Sektor Perberdayaan Ekonomi

Parlementaria

Foto: Ketua Komisi II DPR Aceh, Irpannusir (Foto. antara)

ACEHAKTUAL.COM I Banda Aceh – Saat ini Aceh di cap sebagai provinsi termiskin di Sumatera berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Penduduk miskin meningkat 19 ribu orang pada September 2020. Secara persentase, angka kemiskinan sebesar 15,43% atau tertinggi di Sumatera.

Labelisasi tersebut bisa hilang apabila Pemerintah Aceh serius melakukan pemberdayaan ekonomi salah satunya dengan meningkatkan UMKM yang ada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Terkait hal tersebut Ketua Komisi II DPR Aceh, Irpannusir, meminta Pemprov Aceh memfokuskan penggunaan APBA ke sektor pemberdayaan ekonomi.

“Pemerintah perlu mengubah pola penggunaan APBA, fokus ke pemberdayaan ekonomi UMKM. Dibalik yang selama ini (APBA) lebih banyak kepada sarana dan prasarana fisik, keperluan-keperluan umum diganti dengan keperluan yang langsung menyentuh sektor masyarakat miskin, itu baru bisa berubah kalau nggak jangan berharap (keluar dari kemiskinan),” kata Irpannusir kepada wartawan, Selasa (16/2/2021).

Sebagaimana di kutip detik.com. Politisi PAN Aceh ini, mengatakan penggunaan APBA harus menyasar sektor UMKM sehingga perekonomian masyarakat bergerak. Dia menyarankan Pemprov Aceh meniru program bantuan UMKM dari Pemerintah Pusat.

“Tapi BLT dalam artian untuk masyarakat yang mempunyai sekurang-kurangnya punya usaha home industri, yang apabila jalan bisa meningkat perekonomian mereka sendiri,” jelas politikus PAN ini.

Bantuan yang diberikan ke pelaku usaha, kata Irpan, harus dalam bentuk modal usaha. Pemberian bantuan juga harus berdasarkan survei dinas terkait agar tepat sasaran.

“Jadi skema pembiayaan itu diubah bentuknya menjadi pola BLT untuk modal usaha bukan untuk konsumtif,” jelasnya.

“UMKM di Aceh ini ada lebih kurang 425 ribu UMKM, tapi tidak terberdayakan. Buktinya tidak terberdayakan di mana? APBA disektor UMKM ini irit,” sambungnya.

Irpan menilai sarana dan prasarana yang dibangun Pemerintah Aceh menggunakan APBA sudah mencukupi. Dia menyarankan penggunaan APBA fokus pada program pemberdayaan ekonomi.

“Apabila ekonomi ini sudah bangkit kita dari kemiskinan ini, baru kita bicarakan itu di skema kedua. Baru kita lanjutkan kembali pembangunan sarana-sarana umum itu, jadi ini sangat penting,” ujarnya.

“Jadi bagaimana kita mengangkat perekonomian masyarakat sementara uang kita pergunakan untuk sarana dan prasarana yang belum tentu ada manfaatnya dalam jangka 2-3 tahun baru bermanfaat 15 tahun ke depan. Jadi pemerintah harus merubah mindset itu dan merubah visi misinya,” demikian Politis PAN Aceh ini.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here