Di Pengajian KWPSI, Prof M Shabri : Indikator Kemiskinan dalam perspektif Islam

Prof. DR. Shabri Abd Majid. Foto : unsyiah.ac.id

ACEHAKTUAL.COM I Banda Aceh – Calon Anggota Dewan Syariah Aceh (DSA) Prof Dr M Shabri Abd Madjid, SE., M.Ec memaparkan indikator kemiskinan dalam perspektif islam.

Didalam pengajian rutin Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) pada Rabu, (24/02/2021) M. Shabari mengkaji isu yang masih hangat diperbincangkan pasca keluarnya data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Aceh sebagai daerah termiskin di Pulau Sumatera.

“Bicara tentang kemiskinan itu, sebenarnya sebuah topik yang rumit karena dia memiliki dimensi yang beragam. Kalau berbicara penyakit itu sudah complicated. Artinya ketika kemiskinan itu terdiri dari berbagai dimensi, maka yang pasti solusi untuk mengentaskannya juga itu harus diserbu dari berbagai penjuru. Kita tidak mau Aceh ini, negeri syariat, tapi dia miskin, karena syariat tidak identik dengan miskin,” ungkapnya.

Meskipun demikian Prof M Shabri mengakui ada hal-hal yang membuat daerah ini identik dengan kemiskinan lantaran maraknya kasus korupsi dan tingginya angka pengangguran. Kendati berstatus sebagai daerah termiskin di Sumatera versi BPS, tetapi anehnya tidak mengurangi indeks kebahagiaan masyarakat Aceh jika dibandingkan dengan daerah lain.

Dalam tausyiahnya, M Shabri turut mengilustrasikan bagaimana pemetaan orang miskin yang keliru sehingga pemerintah cenderung salah dalam mengambil kebijakan. Menurutnya ketika analisis dan metode penentu indeks kemiskinan di suatu daerah dilakukan dengan cara salah, akhirnya memantik kisah kegagalan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

M Shabri turut menyetir hadist riwayat Abu Daud yang menceritakan tentang seorang dari kalangan Anshar mengemis kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya, “apakah kamu memiliki sesuatu di rumah?”

M Shabri melanjutkan, pengemis tersebut menjawab bahwa dia memiliki pakaian juga sebuah cangkir. Rasulullah kemudian meminta orang dari Anshar tersebut agar membawa pakaiannya tersebut untuk dilelang. “Dari hasil pelelangan itu, pakaian itu terjual dengan harga dua dirham. Dari dua dirham tersebut, Rasulullah menganjurkan agar satu dirham dipergunakan untuk makan, dan satu dirham untuk membeli kapak.”

Menurut M Shabri, Hadist Riwayat Abu Daud itu dapat menjadi rujukan salah satu cara mengentaskan kemiskinan di Indonesia, termasuk di Aceh. Merujuk pada hadist tersebut, Prof M Shabri menilai program pemberian bantuan langsung tunai yang selama ini diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan kurang tepat. Namun pemerintah juga harus menyertakan modal usaha kepada seseorang yang laik mendapatkan bantuan tersebut.

Tenaga ahli di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh tersebut lebih lanjut mengaku miris dengan fakta yang dikeluarkan oleh BPS tersebut. Apalagi kondisi tersebut berbanding terbalik dengan dana pembangunan daerah Aceh yang mencapai Rp17 triliun pada tahun 2020.

“Kita berada di posisi terbesar dari sisi dana pembangunan, ini totalnya sekitar Rp17 triliun tahun 2020, namun kenapa di sisi lain, uang banyak tapi masyarakat miskin,” kata Prof M Shabri.

Corona virus Disease (Covid) yang menjadi momok dalam dua tahun terakhir turut memicu angka kemiskinan di Indonesia, termasuk di Aceh. Namun, menurut M Shabri, kenaikan angka kemiskinan di Aceh akibat Covid tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Pemerintah Aceh telah menargetkan penurunan kemiskinan di daerah setiap tahun 2 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode 2012-2017. Namun  target tersebut tidak tercapai, bahkan belum mendekati angka satu persen.

Ketidakberhasilan tersebut membuat pemerintah kemudian mengubah target penurunan angka kemiskinan di Aceh menjadi satu persen tiap tahun pada RPJM 2017-2022.

“Kalau kita lihat tahun 2017, angka kemiskinan di Aceh itu 15,29 persen, berarti kalau targetnya per tahun turun satu persen, maka seharusnya tahun 2020 kemiskinan di Aceh itu 12,52 persen. Tapi kenyataannya hanya turun sekitar 0,49 persen. Sangat sedikit sekali,” papar Prof M Shabri.

Menurut M Shabri, target yang tidak tercapai ini diduga turut dilatarbelakangi oleh kekeliruan dalam program pengentasan kemiskinan di Aceh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here