Akhirnya, Pemerintah Aceh dan DPRA Sepakat JKA Dilanjutkan

Sekda Aceh Taqwallah , didampingi , Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, M Jafar, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar, beserta Kadinkes Aceh, Hanif, Dirut RSUDZA Isra Firmansyah, dan TAPA, mengikuti Rapat Koordinasi bersama DPRA, terkait program JKA, di Ruang Serbaguna DPRA, Banda Aceh, Rabu (23/3/2022) malam./Humas Pemerintah Aceh

BANDA ACEH – Setelah perdebatan panjang dan protes dari berbagai pihak akhirnya dua pihak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyatakan komitmen bersama untuk tetap mempertahankan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Perdebatan itu di picu dari ke inginan Pemerintah Aceh pada 1 April 2022 untuk menghentikan JKA dengan alasan berbagai pertimbangan, antara lain karena penerimaan dana Otsus mulai tahun 2024 mendatang, sudah turun menjadi 1 persen, dari sebelumnya 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) nasional.

Namun setelah kedua belah pihak melakukan pertemuan intensif akhirnya rencana tersebut dibatalkan.

Kesepakatan itu sesuai hasil rapat yang digelar DPRA bersama Pemerintah Aceh di Ruang Serbaguna DPRA, Rabu malam 23 Maret 2022. Rapat membahas nasib JKA yang seharusnya akan berakhir per 1 April mendatang.

Dari pihak DPRA, pertemuan itu dipimpin Plt. Ketua DPRA Safaruddin serta dihadiri seluruh unsur pimpinan dan ketua fraksi DPRA. Sementara dari Pemerintah Aceh hadir Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Selain itu juga hadir para anggota Tim TAPA, para Asisten Sekda, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Direktur RSUDZA serta kepala Biro Hukum dan kepala Biro Organ Setda Aceh.

“Kami informasikan bahwa Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sepakat untuk tetap mempertahankan pembayaran premi, kemarin yang kita tunda, hasil kesepahaman APBA 2022,” ujar Safaruddin dalam konferensi pers bersama Taqwallah usai berlangsungnya rapat.

Kedua pihak juga sepakat membentuk tim yang akan bertugas mengkaji besaran biaya yang akan ditanggung.

Selanjutnya pihak Pemerintah Aceh dan DPRA juga akan segera melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan guna membahas lebih lanjut dan memastikan bahwa per 1 April ini pasien tetap akan dilayani seperti biasa tanpa ada perubahan apapun. Pertemuan direncanakan akan berlangsung Jumat 25 Maret 2022.

Kedua belah pihak juga setuju untuk memikirkan bersama terkait sumber dana yang akan digunakan; yang diharapkan akan terjawab melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) nantinya.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here