MaTA: WTP Bukan Jaminan Bebas Korupsi

Koordinator Badan Pekerja MaTA Alfian | Foto: Sinar Pidie

BANDA ACEH- Pemerintah Provinsi Aceh dan sejumlah pemerintah kabupaten/kota kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Lalu apa Opini WTP dan untuk apa? WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.

Namun demikian tidak ada jaminan pengoloaan pemerintah terebut bebas dari korupsi dan nepotisme. Karena pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sifatnya umum.

Koordinator LSM Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA). Alfian mengatakan Audit rutin yang di lakukan BPK terhadap pemerintah daerah selama ini bersifat audit umum terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh pihak yang menjadi objek audit.

“Jadi kalau audit umum yang di lakukan oleh BPK selama ini dan menghasilkan WTP bukan berarti laporan tersebut atau pemerintahnya bebas korupsi,” ujar Alfian, Kamis (12/5/22)

Karena itu, tambah Alfian, pihak BPK perlu memberikan informasi yang utuh kepada publik sehingga publik tidak menilai WTP ini bisa menjadi “barang obralan”. untuk memastikan sebuah pemerintah tidak korupsi BPK bisa melakukan pengujian dengan audit tertentu atau audit investigasi.

“Untuk Aceh belum pernah di lakukan audit tersebut. sehinga hari ini ada kepala daerah menyuap pihak BPK agar berharap hasil audit keluar dengan status WTP menjadi peristiwa berulang yang terjadi.

Mantan aktifis ini menilai, meraih WTP menjadi gensi bagi kepala daerah apa lagi Aceh menjadi trand semua kelapa daerah mendapatkanya. padahal daerah tersebut tata kelolanya masih jauh dari tampa korupsi.

“Kami menemukan ada kepala daerah setelah mendapatkan WTP sampai memerintahkan kepada instansi bawahnya untuk memasang spanduk ucapat selamat atas meraih WTP,”

“Sehingga opini yang dibangun seolah olah baik baik saja padahal faktanya korup. maka penting bagi BPK meluruskannya. karna selama ini BPK diam atas legitimasi yang mareka berikan kepada daerah. atau mareka masih beruntung tidak seperti BPK di Jawa Barat yang menerima suap. kalau saat ini anda meraih WTP belum tentu tidak korupsi,” sebutnya.

MaTA juga menyoalkan temuan BPK selama ini dan itu tidak ditindak lanjuti oleh instansi yang telah di audit, dimana BPK memiliki kewajiban untuk melaporkan ke APH apabila temuan tersebut tidak di tidak lanjuti selama 60 hari sejak BPK menyerahkan hasil audit kepada pemerintah daerah.

“Maka BPK berkewajiban melanjutkan temuan tersebut ke APH akan tetapi BPK tidak melakuknya,”demikian Alfian.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here