Pon Yahya Bahas Perkembangan Mou dan UUPA Dengan UNHCR

BANDA ACEH – Ketua DPR Aceh Saiful Bahri melakukan diskusi dengan perwakilan Badan PBB, bidang perlindungan pengungsi United Nations Hight Commisisoner for Refugees (UNHCR).

Pertemuan Saiful Bahri dengan kepala perwakilan UNHCR, Ann Maymann berlangsung pada tanggal 18 Juli 2022. Diskusi tersebut membicarakan beberapa hal terkait dengan situasi Aceh termasuk terkait dengan isu pengungsi di Aceh.

“Kita menyambut dengan baik dan mengapresiasi dengan tinggi kunjungan perwakilan UNHCR, bertukar pikiran dan salaing berbagi informasi serta yang paling penting sama sama menemukan titik kerja untuk saling membantu pembangunan Aceh”, kata Pon Yaya. Kamis (22/07/22).

Menurut Pon Yahya panggilan akrap petinggi Partai Aceh ini, selain berbicara tentang pengungsi, juga mendiskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan substansi MoU Helnsinki dan perkembangan realisasi UUPA yang kita nilai semakin terbaikan.

“Misalnya tentang penetapan empat pulau Aceh menjadi milik Sumatera Utara, Peralihan Kewenangan Pertanahan yang saat ini beluam dilakukan oleh pemerintah pusat, padahal dalam UUPA satu tahun setelah disahakan maka kewenangan itu harus sudah dialihkan,”terang Pon Yaya.

Pon Yaya juga mennceritakan kepada kepala Perwakilan UNHCR, Ann Maymann bahwa saat ini Pemerintah masih belum sepenuhnya merealisasi kewenangan Pemerintah Aceh, sebagaimana tertuang dalam MoU dan UUPA.

“sekarang Aceh butuh perhatian Internasional, banyak butir MoU dan Mandat UUPA terhadap Aceh belum direalisasi, misalnya Penyelesaian tapal batas Aceh kita belum menerima peta batas Aceh,”jelasnya.

“Kewenagan pertanahan, bendera dan lambing Aceh, dan bahkan beberapa Qanun Aceh yang telah di susun oleh DPR Aceh bersama tim Gubernur Aceh namun tidak mau diregistrasi di Nasional”

Terkait dengan beberapa masalah yang telah di ungkapkan oleh ketua DPR Aceh, kemudian disambut dan dicatat oleh tim kepala perwakilan UNHCR, dan mereka mengatakan sangat prihatin serta akan memberikan atensi penuh terhadap beberapa masalah dalam diskusi dengan ketua DPR Aceh, sesuai dengan mandat. UNHCR.

“Mereka merespon baik beberapa masalah yang kita sampaikan, dan mengatakan ikut prihatin dengan kondisi Aceh saat ini, berharap Pemerintah Aceh terus berusaha untuk mengatakan kepada pusat bahwa ini adalah kewenangan Aceh, “jalas Pon Yahya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here