MaTA : Anggaran BRA Capai 13 Milyar Tidak Jelas, Ini Perlu Dilidik dan Audit.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian

BANDA ACEH – Anggaran Badan Reintegrasi (BRA) tahun 2022 sekitar Rp.13 Milyar menjadi sorotan karena diduga bermasalah. Dalih untuk korban komplik.

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menemukan ada alokasi anggaran di BRA patut dilakukan audit investigasi, sehingga dapat diketahui anggaran tersebut benar benar di terima dan bermafaat oleh para korban konflik Aceh.

“Kami menilai  nomenklatur anggaran. yaitu, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban Konflik Provinsi Aceh I dan II tersebut layak untuk dilidik dan di lakukan audit investigasi atau menyeluruh,” Koordinator  MaTA Alfian, Rabu (30/11/2022).

Berdasarkan penelusuran MaTA,  Pemerintah Aceh pada tahun 2022 di APBA murni mengalokasikan anggaran sebesar 13 milyar dalam rangka merespon gelombang protes relawannya kepada pak Nova Iriansyah selaku Gubernur saat itu.

“ Oleh mantan kepala BRA, Azhari Cage menyampaikan kepada publik bahwa sanya, dia sebagai kepala BRA saat itu, tidak memengang data penerima atas bantuan tersebut,”mantan aktifis 98 ini.

Kemudian, Cage, tambah Alfian, tidak mau bertangung jawab karna pengelolanya di Deputi I BRA.

“Kami nilai, ini serius dan perlu ada perhatian para semua pihak, terutama bagi Penyidik dan BPKP Aceh untuk melakukan penyelidikan dan audit investigasi.”harap aktifis anti korupsi Aceh ini.

Dia menambahkan, Uang 13 milyar itu uang banyak dan apabila salah dikelola maka mengalami dampak yang buru dan sangat luas terhadap keberlangsungan kehidupan para korban konflik Aceh saat ini.Dalam catatan MaTA, berdasarkan laman, htt:// lpse.acehprov.go.id Tahun 2022 di BRA ada,

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan korban Konflik Provinsi Aceh I, dengan pagu, 1. 000.000.000 dan nilai kontrak: 950.600.000 yang dimenangkan oleh CV. TAP yang beralamat di Kab Pidie.

Kemudian, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban Konflik Provinsi Aceh II, dengan pagu anggaran, 12.550.000.000. dan nilai kontrak sebesar , 11.840.585.760. yang dimenangka oleh CV. DDP yang beralamat di Kota Lhokseumawe.

MaTA sangat menaruh harapan, BRA perlu segera membangun sistem transparansi dan akuntabilitas yang lurus dan selurus penggaris karna mareka mengelola dana publik dan bukan anggaran warisan keluarga.

Jadi siapa pun berhak untuk mengetahui, apalagi di peruntukkan untuk korban konflik Aceh. jadi kalau salah di kelola maka kejahatan luar biasa.

“Publik sangat patut untuk memintak Penyidi dan BPKP Aceh untuk melakukan langkah langkah yang patut sehingga korban konflik Aceh tidak dijadikan sebagai objek para pihak yang tidak bertangung jawab,”tegasnya.

“Agar tidak terjadi manipulasi data atas para korban selaku yang berhak menerima bantuan. sehingga dibutuhkan kepastian hukum terhadap keadilan atas bantuan tersebut,” demikian Alfian.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here