Tangapan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pandangan Fraksi Terkait RAPBK 2023

ACEH BESAR – Setelah pemandangan umum fraksi-fraksi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar kembali menggelar sidang Paripurna ke-4 dengan agenda Penyampaian Jawaban Eksekutif terhadap pemandangan umum Fraksi DPRK tentang Nota Keuangan dan R-APBK TA 2023.

Jawaban Eksekutif disampaikan Pj. Bupati Aceh Besar An. Sekretaris Daerah Drs. Sulaimi, M.Si mengenai pertanyaan dan rekomendasi DPRK terhadap balancing anggaran 2023.

Jawaban itu terkait, Isu kesehatan, pendidikan, peningkatan SDM, peningkatan asli daerah (PAD), peningkatan sektor pariwisata, peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan, UMKM dan sektor pertanian.

Sekda Sulaimi menyebutkan pemerintah berkewajiban menjaga balancing anggaran pada APBK 2023 agar tidak defisit, dengan cara memastikan pendapatan dan belanja yang seimbang.

Disamping itu dalam pidatonya Sulaimi juga menyampaikan prioritas usulan kegiatan bedasarkan tingkat urgensi dan skala prioritas sesuai kebutuhan dan kelengkapan dokumen.

‘’Sebagai upaya efesiensi belanja daerah pemerintah Aceh Besar tentunya diminta memperhatikan hal tersebut agar pemerintah derah maupun pemerintah pusat dapat mendukung’’, lanjutnya.

Dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah dalam keterbatasan anggaran terus berusaha melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur terutama dikawasan-kawasan petanian (Food Estate) yang merupakan sektor andalan.

Kemandirian satu daerah, kata Sulaimi, dapat diukur dengan kemampuan daerah membiayai APBD dengan PAD, semakin besar kontribusi PAD semaki mandiri stau daerah. Menurutnya, penurunan penerimaan juga terjadi pada penerimaan Otonomi Khusus Kabupaten Kota (DOKA).

‘’Penerimaan DOKA 2023 Aceh Besar mengalami penurunan dari pusat, dari 2% total APBN menjadi 1% sehingga menjadikan Aceh Besar mengalami penurunan’’terang Sulaimi.

Selain itu terkait kemiskinan yang harus ditanggulangi secara komprehensif sebagai wujud komitmen pemerintah Aceh Besar terhadap penanganan kemiskinan. Pemerintah telah menyusun dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RKPD) tahun 2023-2026 yang menjadi acuan, demikian pungkas Sulaimi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here